Oleh : ARIF SETIAWAN 
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan 
Universitas Muhammadiyah Jember 

 

Jember, 12 Juli 2025 –Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember menjadi ruang penting dalam membentuk arah kebijakan daerah. Sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember asal Desa Panti yang lahir dari lingkungan masyarakat akar rumput, saya memandang forum ini bukan hanya peristiwa formal, melainkan cermin dari dinamika antara rakyat dan wakilnya.

Rapat di gelar pada 24 juni 2025 dibuka pukul 10.54 WIB oleh  Ketua DPRD dan ditutup pada pukul 12.54 WIB. Bupati Muhammad Fawait hadir memberikan tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah (Raperda), salah satunya mengenai pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Fraksi Gerindra menjadi salah satu pengusung kuat gagasan ini, dan Bupati merespons positif.

Dari sudut pandang mahasiswa, gagasan pendidikan karakter dan kebangsaan memang sangat relevan, terutama di tengah kemunduran semangat nasionalisme di generasi muda. Namun, implementasinya harus dipastikan inklusif, menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Jangan sampai program ini hanya terasa di pusat kota atau di lembaga pendidikan yang sudah mapan. Pemerintah harus aktif melibatkan lembaga pendidikan berbasis komunitas, madrasah, hingga pusat keagamaan yang selama ini menjadi ujung tombak pembentukan moral dan nilai kebangsaan.

Isu lain yang mencuat dalam forum tersebut adalah serapan anggaran yang rendah, yakni hanya sekitar 71%. Pemerintah menyebutkan hal ini terjadi bukan karena pemangkasan, melainkan hambatan teknis dalam proses lelang serta efisiensi. Ini menjadi catatan penting, karena di berbagai wilayah, masyarakat masih mengeluhkan infrastruktur dasar yang belum tersentuh pembangunan. Jika serapan belanja modal rendah, maka logikanya manfaat langsung kepada rakyat pun minim.

Kemudian, dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah merencanakan pengembangan sektor strategis seperti cerutu, edamame, UMKM, hingga ekonomi kreatif. Ini adalah langkah progresif. Namun, sebagai mahasiswa yang sering berdiskusi dengan pelaku usaha mikro, saya melihat masih banyak hambatan di lapangan—mulai dari keterbatasan modal, akses pasar, hingga regulasi yang membingungkan. Untuk itu, kebijakan peningkatan PAD perlu dibarengi dengan keberpihakan nyata kepada pelaku usaha kecil, bukan hanya sebatas program promosi.

Pemerintah juga memaparkan beberapa program pro-rakyat, seperti jaminan sosial bagi petani, layanan klinik hewan gratis, program pangan murah, hingga penguatan desa dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Gagasan tersebut tentu layak diapresiasi, tetapi transparansi dan efektivitas pelaksanaannya perlu diawasi bersama. Banyak masyarakat di lapangan yang masih belum mengetahui keberadaan program ini, apalagi menikmati manfaatnya. Artinya, ada jarak antara perencanaan dan kenyataan.

Tanggapan dari fraksi-fraksi DPRD seperti PPP, PKS, Golkar, PDIP, PKB, dan NasDem memperlihatkan semangat sinergi untuk membangun Jember, tetapi juga menyisipkan kritik konstruktif yang penting. Fraksi PKS, misalnya, menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak agar Raperda tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar aplikatif. Fraksi PDIP mendorong digitalisasi sistem pendidikan serta penguatan konten lokal. Sementara PKB menekankan pentingnya keadilan akses pendidikan, termasuk bagi lembaga non-formal.

Sebagai mahasiswa Unmuh Jember, saya percaya bahwa proses demokrasi lokal seperti ini harus terus dikawal. Rapat Paripurna bukan hanya ajang diskusi elite, tapi seharusnya menjadi jembatan antara harapan rakyat dan kebijakan nyata. Kami yang tumbuh bersama masyarakat kecil melihat langsung kebutuhan mereka. Maka dari itu, hasil dari rapat semacam ini harus mampu menjawab persoalan-persoalan nyata, bukan sekadar janji dan seremonial. Pemerintah dan DPRD Jember perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir dari ruang paripurna benar-benar berdampak ke masyarakat paling bawah.